KEBIJAKAN KESEHATAN GRATIS KABUPATEN SIDRAP

Perkuat Kesehatan Gratis Dengan Armada Pelayanan Kesehatan*


Salah satu letak permasalahan untuk layanan kesehatan di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan yang terkenal dengan motto BERAS (Bersih, Elok, Rapi, Aman, Sopan) ini adalah distribusi sarana pelayanan kesehatan terutama di dusun yang jauh dari desa dan ibu kota kabupaten. Guna mengantisipasi permasalahan klasik, pemerintah kabupaten melalui Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Rumah Sakit Nene’ Mallomo dan Rumah Sakit Arifin Nu’mang membentuk Armada Pelayanan Kesehatan Gratis Plus.

Sebagaimana halnya dengan kabupaten lain di Sulawesi Selatan yang telah menerapkan kesehatan gratis, Sidrap yang pernah terkenal dengan Pola Kemitraan Agribisnis Beras-nya tersebut dalam dua tahun terakhir ini juga telah menggratiskan pelayanan kesehatan tingkat dasar baik di tingkat puskesmas maupun di rumah sakit.

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis, ada dua kelebihan yang ditonjolkan kabupaten ini. Pertama, pasien rawat inap ditempatkan di kelas II, bukan di kelas III seperti kebanyakan kabupaten lainnya. Dari 23 kabupaten-kota di Sulawesi Selatan (minus Toraja Utara), hanya dua kabupaten yang menempatkan pasien mereka di kelas II; Sidrap dan Sinjai. Layanan kelas II itu pula yang membuat Bupati Sidrap, H. Rusdi Masse memberikan nama ‘Kesehatan Gratis Plus’ untuk layanan kesehatan gratisnya. Layanan kesehatan gratis plus ini telah diberlakukan sejak 1 Januari 2009 dan diperkuat oleh Perda Nomor 2 Tahun 2009 setelah sebelumnya menerbitkan Peraturan Bupati Sidrap Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis.

Kabupaten Sidrap memiliki dua rumah sakit umum, yaitu Rumah Sakit Nene’ Mallomo dan Rumah Sakit Arifin Nu’mang. Rumah Sakit Nene’ Mallomo terletak di ibukota Kabupaten Sidrap yaitu Pangkajene. Sementara rumah sakit lainnya berada di Rappang yang berjarak kurang lebih sepuluh kilometer dari ibukota kabupaten. Kedua rumahsakit ini memberikan layanan kesehatan yang sama sehingga masyarakat dapat berobat di rumah sakit umum manapun di daerah ini.

Kelebihan kedua, membentuk armada pelayanan kesehatan. Armada ini dibentuk sejak Juni 2009. Adanya layanan kesehatan gratis dengan fasilitas rawat inap kelas II di rumah sakit umum daerah tidak membuat daerah ini menunggu datangnya pasien. Yang dilakukan justru sebaliknya. Puskesmas sebagai tempat pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama berinisiatif untuk terjun langsung ke dusun-dusun terpencil. Melalui Armada Pelayanan Kesehatan, dinas kesehatan dibantu tenaga medis dari puskesmas dan rumah sakit menyisir 13 dusun terpencil di berbagai kecamatan guna mencari warga yang membutuhkan layanan kesehatan.

Pembentukan armada pelayanan kesehatan ini didasari oleh pertimbangan bahwa masih banyak warga kabupaten yang jarang tersentuh oleh tangan medis. Wilayah Sidrap yang terdiri dari tanah datar, berbukit, bergunung, dan tanah rawa danau ini memiliki 11 kecamatan dan 105 desa/kelurahan. Secara geografis memang masih memungkinkan banyak masyarakat terutama di daerah berbukit dan bergunung yang jarang bahkan belum pernah mengecap layanan kesehatan. Di Kabupaten penghasil beras ini, hingga akhir tahun 2008 total puskesmas yang tersebar di berbagai kecamatan sebanyak 28 buah dan pustu sebanyak 39 buah.

Secara teknis tim armada pelayanan kesehatan terdiri dari dokter umum, dokter gigi, perawat, dan bidan. Dalam kasus tertentu di mana dibutuhkan pelayanan khusus maka Dinas Kesehatan tidak segan-segan mendatangkan dokter ahli. Hingga Januari 2010, beberapa dusun terpencil telah mendapatkan layanan ini, mulai dari Dusun Bukkere, Copposulureng, Pasangridi, Bolapetti, Wala-wala, Rantesiwa, Lariu, Lumparangnge, Lengke, Tanatoro, Lemo, hingga pesisir Danau Mojongdalam.

Yang patut dihargai adalah meski kebijakan ‘turun lapangan’ ini tidak dianggarkan secara khusus, namun semangat tim medis dan paramedis tidak luntur. Padahal untuk mencapai dusun terpencil ini, seringkali mereka harus berjalan kaki, bahkan tidak jarang naik turun bukit dan menyeberangi sungai. Seperti pada Dusun Bukkere. Untuk mencapai dusun ini, tim harus menggunakan motor trail atau motor lainnya yang sudah dimodifikasi. Dusun Bukkere yang terletak di Desa Cenrana Kecamatan Panca Lautang terletak di daerah perbukitan yang berjarak kurang lebih 3 jam perjalanan dari ibukota kecamatan. Jalan ke dusun ini hanya jalan setapak. Kondisi topografi perbukitan membuat perjalanan ke dusun Bukkere menjadi cukup melelahkan. Saat musim kemarau, kulit kepala akan terpanggang saat berada di puncak bukit. Jalan pun mesti ekstra hati-hati karena struktur bebatuan yang mudah goyah saat terinjak oleh ban motor. Lain halnya saat musim hujan. Untuk mencapai dusun ini di saat hujan sering turun, disarankan untuk berjalan kaki. Menggunakan kendaraan akan menjadi sangat berbahaya dan sangat sulit di tempuh mengingat jalan setapak menjadi sangat licin. Bahkan di beberapa titik perbukitan, jika tidak hati-hati, kendaraan dapat langsung mengarah ke jurang.

Sebelum tim turun, kepala dusun melalui kepala desa telah mendapatkan pemberitahuan dan jadwal kunjungan sehingga persiapan untuk mendata warga pun dilakukan jauh-jauh hari. Hal tersebut beralasan mengingat di siang hari dusun sebagian besar sunyi dikarenakan warga lebih sering berada di sawah atau ladang mereka. Pada saat tim melakukan pelayanan kesehatan di dusun sasaran, rumah kepala dusun yang biasanya dijadikan sebagai tempat pelayanan. Jangan membayangkan tempat periksa dokter yang nyaman, karena rata-rata mereka melakukan pemeriksaan di bawah kolong rumah, cukup satu kursi dan satu meja periksa dokter. Sementara obat-obatan di taruh di atas bale-bale tuan rumah.

Respons masyarakat terhadap armada pelayanan kesehatan sangat positif. Terbukti pada saat tim turun ke dusun-dusun, animo masyarakat untuk berobat sangat besar meski hanya sekedar cek kesehatan. Hal ini membuktikan kerinduan masyarakat terhadap kedatangan tim medis kesehatan di daerah mereka. Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang warga yang sangat mengharapkan bukan hanya sekali dusun mereka dikunjungi melainkan secara teratur. “Selama ini hanya bidan desa yang sekali-kali datang” timpal salah satu warga Dusun Bukkere.

Tak dapat disangkal bahwa program semacam ini memang yang sangat dibutuhkan warga. Kepedulian pemerintah daerah dengan cara turun langsung ke wilayah sasaran adalah salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dengan cara demikian bukan tidak mungkin ada temuan khusus yang bisa didapatkan. Seperti yang terjadi di Dusun Bukkere. Di dusun ini tak satupun jamban keluarga yang bisa ditemukan. Menurut istri kepala dusun, hal tersebut sudah berlangsung sejak dulu. Warga menjadi sangat terbiasa untuk membuang hajat di kebun dan tidak pernah terpikirkan untuk membuat jamban. Padahal secara ekonomi kehidupan warga di dusun tersebut yang rata-rata berprofesi sebagai pekebun itu masih jauh dari gambaran kemiskinan.

Kondisi inilah yang menjadi temuan Dinas Kesehatan. Dengan temuan tersebut, Dinas Kesehatan telah merancang sejumlah anggaran yang akan disiapkan untuk pembuatan jamban keluarga. Diharapkan dengan melibatkan swadaya masyarakat, dana stimulan yang akan dikucurkan dapat dimanfaatkan warga semaksimal mungkin. Yang perlu diupayakan adalah bagaimana merubah pola pikir masyarakat yang sudah terbiasa untuk membuang hajat di alam bebas.

Satu lagi yang ditemukan dengan turunnya tim armada pelayanan kesehatan ini adalah belum tingginya kesadaran warga untuk mengurus kartu kependudukan mereka. Pelayanan kesehatan memang mensyarakatkan warga untuk membawa KTP mereka sebagai bukti bahwa mereka adalah warga kabupaten yang berhak menikmati pelayanan kesehatan. Rupanya di beberapa tempat masih banyak warga yang belum memiliki KTP. Apakah dengan tidak adanya KTP lantas warga tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan dari tim medis ini? Pengalaman dari dusun ke dusun yang terus berulang terkait ketiadaan KTP membuat tim medis dan paramedis tetap memutuskan untuk melayani masyarakat tanpa perlu memandang ada atau tidak ada KTP. Untuk itu Dinas Kesehatan juga telah merencanakan akan menggandeng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan pelayanan ‘jemput bola’ yang serupa untuk mendata masyarakat yang belum memiliki kartu kependudukan.


*) Mylaffayza. Peneliti the Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) Makassar, Sulawesi Selatan. Peneliti dapat dihubungi di m_milawaty@yahoo.com

PENGENTASAN BUTA HURUF JALAN DI TEMPAT ATAU MUNDUR TERATUR?

Buta huruf bukan sekadar tidak mampu membaca dan menulis, melainkan berpotensi menimbulkan serangkaian dampak yang sangat luas. Kemampuan membaca dan menulis merupakan alat penting untuk memberantas kemiskinan. Tak mengherankan jika kemampuan itu termasuk dalam indikator pendidikan pada indeks pembangunan manusia atau Human Development Index United Nations Development Programme (UNDP). Indeks tersebut mengukur kemajuan pendidikan berdasarkan kemampuan membaca dan menulis atau literasi.


Tahun 2009 adalah target Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menurunkan angka buta huruf hingga mencapai lima persen. Untuk menggolkan target tersebut, para pelaku pendidikan berlomba-lomba berupaya meningkatkan sumber daya pendidikan. Bagaimana pencapaian target Depdiknas tersebut selama tahun 2006 dan 2007 lalu di 23 kabupaten-kota dalam lingkup Sulawesi Selatan?

Dalam kurun waktu dua tahun tersebut, nampak bahwa usaha pemerintah daerah untuk menurunkan angka buta huruf tidak selalu berhasil di semua daerah. Secara nasional, Sulawesi Selatan bahkan masuk dalam kategori daerah dengan angka buta huruf yang masih tinggi. Hal tersebut didukung data temuan FIPO, di antara 23 kabupaten – kota se Sulawesi Selatan, delapan diantaranya belum berhasil menurunkan angka buta huruf. Yang terjadi malah sebaliknya; angka buta huruf mengalami kelonjakan dari tahun 2006 ke 2007. Tentunya kelonjakan itu disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya buta huruf baru, putus sekolah formal yang buta huruf kembali, dan hasil garapan pemberantasan buta huruf yang tidak tuntas dan hanya menyebut secara kualitas saja.

Delapan daerah yang terdeteksi meningkat rasio buta huruf penduduk untuk usia 10 tahun ke atas dari tahun 2006 ke 2007 adalah Kabupaten Jeneponto, Sinjai, Bone, Bulukumba, Pinrang, Barru, Bantaeng, dan Takalar. Dari kedelapan kabupaten tersebut, Kabupaten Jeneponto yang menunjukkan peningkatan rasio angka buta huruf yang signifikan dalam kurun waktu setahun (dari 24,26 persen meningkat hingga 30,91 persen), diikuti oleh Kabupaten Sinjai yang meningkat dari 13,56 persen menjadi 17,15 persen. Penurunan angka buta huruf yang patut diacungkan jempol adalah Kota Palopo yang mampu menurunkan angka buta hurufnya 50 persen dari tahun sebelumnya.
Untuk angka buta huruf itu sendiri, pada akhir tahun 2007 angka buta huruf tertinggi diraih oleh Kabupaten Jeneponto sebesar 30,91 persen, disusul berturut-turut oleh Kabupaten Bantaeng 24,09 persen, Kabupaten Bulukumba 20.51 persen, dan Kabupaten Takalar 20,4 persen.

Target penurunan angka buta huruf hingga mencapai lima persen nampaknya masih terlampau jauh bagi Sulawesi Selatan. Hal ini ditunjukkan hingga 31 Desember 2007, baru lima daerah yang angka buta hurufnya tersisa di bawah 10 persen, yaitu Kota Palopo, Makassar, Parepare, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Dari lima daerah tersebut, Kota Makassar, Palopo, dan Parepare yang mampu mencapai target penurunan angka buta huruf hingga di bawah lima persen. Luwu Timur dan Luwu Utara kemungkinan besar akan mampu mencapai target tersebut mengingat pendidikan gratis yang telah diterapkan kedua daerah yang masih tergolong muda tersebut.

Masih tingginya angka buta huruf di Sulawesi Selatan tentunya meninggalkan tanya yang mendalam. Ada apa dengan pendidikan Sulawesi Selatan yang selama beberapa tahun terakhir ini telah menerapkan beragam kebijakan pendidikan? Pendidikan gratis, pembentukan kelompok belajar atau yang lebih dikenal dengan Keaksaraaan Fungsional, dan rasio anggaran pendidikan terhadap total belanja APBD adalah tiga dari sekian rangkaian kebijakan Pemerintah Sulawesi Selatan.

Pendidikan gratis telah diterapkan beberapa kabupaten – kota jauh sebelum pendidikan gratis tahun 2008 lalu digaungkan. Pendidikan gratis selayaknya mampu mendongkrak angka melek huruf karena kemiskinan yang menjadi faktor tingginya angka putus sekolah bukan lagi menjadi alasan seiring dengan adanya kebijakan pendidikan gratis ini. Anak yang paling miskin pun kini dapat bersekolah.

Beberapa daerah memfasilitasi keluarga miskin dengan armada bus sekolah seperti yang dilakukan Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Luwu Timur, dan Makassar. Ada pula kabupaten yang memberikan uang transport seperti yang dapat dilihat di Kota Parepare sebesar Rp. 3.000 per hari per siswa, atau kabupaten yang menyediakan asrama anak sekolah sebagaimana yang dilakukan Kabupaten Pangkep.

Upaya-upaya pemerintah daerah tersebut sangat positif. Sayangnya, jika melihat kenyataan yang ada, pendidikan gratis dan semua fasilitas pendukungnya nampaknya belum menjadi sarana yang paling efektif untuk memotivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Sanksi bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya barangkali dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyadarkan orang tua betapa pentingnya pendidikan; tidak hanya sekedar anak tahu baca-tulis tapi lebih dari itu, kehidupan yang lebih baik dapat dibangun melalui pendidikan yang lebih baik. Buruknya pendidikan menghasilkan kemiskinan.

Sanksi inilah yang telah diuji coba oleh Kabupaten Gowa dan Luwu Timur. Bagaimana sanksi itu memberi efek jera bagi orang tua? Waktu yang akan membuktikan.
Kebijakan yang kedua adalah Keaksaraan Fungsional. Hingga tahun 2008 jumlah Keaksaraan Fungsional yang berada di Sulawesi Selatan telah mencapai ribuan dan tersebar di 23 kabupaten - kota. Keaksaraan Fungsional tersebut mencakup Paket A (setara Sekolah Dasar), Paket B (setara Sekolah Menengah Pertama), dan Paket C (setara Sekolah Menengah Atas).

Meski tersebar namun dampak dari banyaknya kelompok belajar ini dianggap belum efektif kerena belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang buta huruf.
Kebijakan yang ketiga adalah anggaran pendidikan. Komitmen pemerintah untuk menganggarkan pendidikan 20 persen dari total belanja APBD 2008 memperlihatkan trend yang menggembirakan; dari 23 kabupaten – kota di Sulawesi Selatan, hanya lima daerah yang menganggarkan kurang dari 20 persen. Beberapa daerah lain di menganggarkan di atas 20 sampai 30 persen bahkan rasio anggaran pendidikan Kabupaten Gowa terhadap total belanja APBD 2008 mencapai 39,1 persen. Karenanya sangat disayangkan jika anggaran pendidikan meningkat namun angka melek huruf justru menurun.

Masih banyak PR pemerintah daerah terkait dengan pendidikan. Masalah buta huruf hanyalah satu dari serangkaian masalah pendidikan kita yang sampai saat ini masih terus diupayakan perbaikannya dari pemerintah. Tentunya dibutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk membantu program-program pendidikan pemerintah daerah sehingga tidak ada anggapan pendidikan Sulawesi Selatan jalan di tempat atau mundur teratur.

RUMAH SAKIT MASSENREMPULU : RUMAH SAKIT KAB. ENREKANG YANG BERKONSEP MAL

Rumah Sakit Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang memang inovatif baik dari segi fisik maupun pelayanan Siapa yang menyangka di daerah yang terletak ratusan kilometer dari ibu kota provinsi dan sebagian besar daerahnya berada di dataran tinggi ini mampu mendobrak image bangunan fisik rumah sakit yang identik dengan bau obat dan lalu lalang pasien.

Peningkatan sarana prasarana RSUM didasari pada visi ”Selangkah Lebih Baik dari RS Terkemuka”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka Rumah Sakit Umum Daerah menghadirkan rumah sakit berkonsep mall. Pembangunan rumah sakit yang secara fisik berbeda dengan rumah sakit pemerintah pada umumnya tersebut telah dimulai pada tahun 2004 dan akhirnya benar-benar rampung pada tahun 2006. Di sebut berkonsep mall karena secara sepintas ruangan yang berlantai 2 ini memiliki jejeran ruangan mirip ruko di kiri kanan bangunan. Jangan membayangkan lorong-lorong dan pilar-pilar yang menjadi ciri sebuah rumah sakit. Pemandangan seperti itu tak satupun nampak. Sebaliknya memasuki pintu utama rumah sakit, anda akan disambut oleh receptionist terlatih bak receptionist hotel. Di receptionist ini pengunjung dapat meminta informasi mengenai letak pasien rawat inap termasuk dokter dinas yang bertugas pada hari tersebut.

Lepas dari receptionis, pandangan akan tertuju pada tangga menuju lantai dua. Di depan tangga berjejer ruangan-ruangan dan menyisakan ruang luas dan tinggi di depannya, mirip hall sebuah mall. Berada di bagian ini, kesan rumah sakit sama sekali tidak ada. Lalu lalang pasien pun nyaris tak terlihat. Rumah sakit yang memiliki lahan seluas 2,9 hektar dengan luas bangunan 68x109 m ini memiliki 7 poliklinik. Kesemua poliklinik tersebut berada di sebelah kiri sayap bangunan, sementara sayap kanan di tempati oleh kantor rumah sakit. Berada di sebelah kiri sayap bangunan barulah jelas terlihat kegiatan keperawatan dan lalu lalang pengunjung rawat jalan.

Guna kenyamanan dan ketenangan pasien rawat inap agar tidak terganggu oleh pasien rawat jalan, ruangan pasien rawat inap ditempatkan di lantai 2. Pasien rawat inap di bagi menjadi pasien kelas III, II, I, dan VIP dengan total tempat tidur untuk seluruh ruang rawat inap 180 buah dengan BOR (Bed Occupancy Rate) 66% (BOR belum termasuk ektra bed). Pasien yang ingin memanfaatkan fasilitas kesehatan gratis untuk pasien rawat inap dapat menempati kelas III. Ada 4 ruangan khusus untuk kelas III dengan jumlah tempat tidur 73 buah (termasuk ekstra bed). Ada yang berbeda saat penulis memasuki kelas ini. Pasien di kelas III ini dimanjakan dengan fasilitas AC, televisi, 2 buah kamar mandi, dan pengaturan tempat tidur yang hanya terdiri dari 4 – 5 setiap kamar. Tidak banyaknya tempat tidur dan tak ada sekat antar tempat tidur membuat ruangan tidak pengap dan terkesan luas. Di tambah lagi setiap pasien hanya diperbolehkan dijaga oleh 2 orang.

Management rumah sakit memang telah berkomitmen untuk memanjakan pasiennya. Komitmen ini jelas terlihat pada fasilitas layanan yang diberikan. Bahkan pada pasien kelas III yang nota bene adalah pasien ”gratis”. Selain fasilitas dalam kamar, pasien pun di bebaskan dari pakaian kotor. Rumah sakit telah menyediakan layanan gratis laundry untuk semua kelas. Ini berlaku selama pasien berada di rumah sakit. Jelas ini adalah fasilitas ’plus-plus’ yang wah bagi pasien kelas III yang sebagian besar adalah warga miskin. Sayangnya, fasilitas ini belum disosialisasikan dengan baik ke pasien dan keluarganya karena beberapa keluarga pasien justru tidak mengetahui pelayanan ini.

Bagi pasien yang ingin menempati kamar VIP, fasilitas yang VVIP pun siap menanti. Dengan hanya membayar Rp. 225.000,-/hari, pasien dan 2 orang keluarga pasien mendapatkan makan 3x sehari, 2x snack, dan buah 1 kilo per hari. Tersedia 16 buah kamar bagi pasien yang ingin mengambil fasilitas VIP ini.

Di lantai 2 ini, jangan membayangkan keluarga pasien berkeliaran atau duduk di luar emperan kamar. Semua keluarga pasien berada di dalam kamar. Hal ini disebabkan tidak ada fasilitas tempat duduk yang tersedia di luar kamar. Hal ini memang di sengaja oleh pihak rumah sakit yang ingin menjaga ketenangan pasien. Hasilnya memang cukup efektif, tidak terdengar suara hingar bingar keluarga pasien.

Bukan hanya layanan fisik yang bernilai tambah di rumah sakit ini. Teknologi tingkat tinggi pun tidak luput. Guna memantau kinerja para staffnya yang nantinya akan berdampak pada kepuasan pasien dan keluarga pasien, direktur rumah sakit telah menerapkan penggunaan CCTV yang telah tersebar di semua bagian kecuali kamar-kamar pasien. Dengan CCTV ini, direktur cukup memantau aktivitas pegawai, perawat, dokter, dan bidan dari balik meja kerjanya. Dengan CCTV pula terjadinya tindakan kriminal dan gangguan kenyamanan pasien dapat diantisipasi. Dari balik meja kerja pula, direktur dapat memantau mulai dari pasien masuk sampai pulang, jenis obat yang diberikan, harga obat, hingga jumlah uang yang masuk sampai hari ini pun dapat diketahui melalui sistem informasi manajemen rumah sakit.

Anda ingin mengunjungi salah satu pasien tapi tidak mengetahui di kamar mana dia berada? Atau anda lupa nama pasien yang ingin dibesuk? Ingin mengetahui nama dokter? Beragam pertanyaan ini dapat dijawab cukup dengan mengetik SMS Gateway ke nomor 085242568888. Caranya ketik Pasien spasi Nama atau ketik Cari Spasi Nama. Kemudahan yang ditempuh rumah sakit ini ternyata sangat efektif karena salah satu manfaat layanan ini adalah keluarga pasien yang berada di tempat yang jauh dapat memonitor keberadaan keluarga mereka yang menjadi pasien rawat inap di rumah sakit ini. Layanan ini berlaku 24 jam setiap hari dengan jumlah operator sebanyak 33 orang.

Banyaknya keluarga pasien bertumpuk di ruang rawat inap terutama pada malam hari yang dapat menghambat proses penyembuhan di rumah sakit membuat manajemen menempuh kebijakan dengan membangun rest house. Keluarga pasien yang berasal dari luar daerah dapat menginap di rest house yang berada dalam kawasan rumah sakit. Rest house yang disediakan khusus untuk pasien rawat inap memiliki 16 kamar dengan fasilitas AC dan non-AC. Untuk fasilitas ini, keluarga pasien cukup merogoh kocek Rp. 50.000,- per hari.

Fisik bangunan rumah sakit yang mewah, berkonsep mall, limpahan fasilitas, dan teknologi tinggi masih belum lengkap jika tidak didukung oleh ketercukupan SDM. Seiring dengan pembangunan rumah sakit pada tahun 2004, ketercukupan SDM juga terus ditingkatkan. Selain tenaga kerja tetap, tenaga sukarela juga terus diberdayakan.

Perincian jumlah tenaga dari tahun ke tahun :
1. Tenaga Sukarela pada tahun 2007 berjumlah 119 orang dan meningkat menjadi 220 orang pada tahun 2008
2. Dokter Spesialis pada tahun 2007 dan 2008 berjumlah sama, yaitu 5 orang
3. Dokter Umum pada tahun 2007 berjumlah 7 orang dan meningkat menjadi 9 orang pada tahun 2008
4. Dokter Gigi pada tahun 2007 dan 2008 berjumlah sama, yaitu 2 orang
5. Paramedis Perawatan pada tahun 2007 berjumlah 117 orang dan meningkat menjadi 143 orang pada tahun 2008
6. Paramedis non Perawatan pada tahun 2007 berjumlah 58 orang dan meningkat menjadi 69 orang pada tahun 2008
7. Pegawai (berstatus PNS)pada tahun 2007 berjumlah 110 orang dan meningkat menjadi 113 orang pada tahun 2008
8. Pegawai (berstatus kontrak)pada tahun 2007 berjumlah 144 orang dan meningkat menjadi 361 orang pada tahun 2008

Dengan jumlah tenaga kesehatan yang mendukung dan beragam fasilitas yang dilimpahkan kepada pasien, maka outocomes yang bisa terlihat adalah :

1. Rawat jalan 9.597 orang (2006), 10.596 orang (2007), dan 13.969 orang (2008)

2. Rawat inap 3.225 orang (2006), 3.441 orang (2007), dan 3.810 orang (2008)

3. Pendapatan Rp. 501.471.620 (2006), Rp. 2.228.703.09 (2007), dan Rp. 4.501.879.731 (2008)

Rumah sakit Massenrempulu dengan visi dan konsepnya yang inovatif terbukti dapat meningkatkan pendapatan rumah sakit itu sendiri. Meski tidak berorientasi pada pendapatan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit otomatis akan berdampak pada meningkatnya jumlah pasien baik dari daerah itu sendiri maupun pasien dari daerah tetangga yang dengan sendirinya akan menaikkan pundi-pundi kas rumah sakit.